IRONI KEKUASAAN POLITIK

Tentang hakikat manusia,  Hans Kueng pernah menulis: Manusia itu sendiri sudah sangat komplex, makhluk yang memiliki tingkat ambivalensi yang tinggi antara yang rational dan yang tidak rational, yang baik dan yang buruk; sebuah perpaduan dari egoisme dan kebajikan (Hans Kueng, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, 1997).
Seorang pemimpin yang juga adalah manusia tak pernah terlepas dari ambivalensi ini. Ambivalensi dalam diri seorang pemimpin memiliki posisi tersendiri, dan bahkan memiliki peran yang kuat, terutama dalam hubungan dengan kekuasaan politik kepemimpinan. Kekuasaan, dalam pengertian yang umum, adalah wewenang, sejajar dengan hak bertindak dan juga kompetensi, kesempatan dan juga kebebasan manusia untuk menentukan tindakan dalam berbagai bentuk korelasi sosial.
Dalam definisi sosiologis klasik menurut Max Weber, kekuasaan adalah setiap kesempatan yang dimiliki manusia  dalam hubungan sosial yang berpangkal pada kualitas-kualitas manusia yang dapat dipikirkan dan segala konstelasi manusia yang mampu menempatkan kekuasaannya dalam situasi yang riil. Dalam pengertian yang lebih luas, kekuasaan dan politik, dalam kenyataannya memiliki sebuah pertautan yang kuat dengan watak manusia itu sendiri. 
Dengan demikian, berkorelasi langsung dengan karakter ambivalensi yang mungkin dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, kekuasaan manusia bisa baik, betul-betul manusiawi, juga humanis: jika kekuasaan itu diorientasikan secara langsung kepada kemakmuran manusia itu sendiri, lingkungan dan semua orang yang memang terlahir sebagai makhluk yang bebas. Dalam pengertian ini, kekuasaan bisa membangun sebuah etika Tanggung jawab yang realistis dan bukan U-topi ( Nirgend Wo ).
Eloknya politik dalam paradigma modern merupakan sebuah perpaduan, yang elegan antara perhitungan politis dan keputusan etis (der ideal politik). Dalam pandangan Weber, politik dalam tataran etis tidak pernah terlepas dari tanggung jawab.Dengan itu, setiap orang yang terpanggil untuk mengatur jalannya politik sebagai strategi menuju kemakmuran bersama harus memiliki etika tanggung jawab ini.Kedua, kekuasaan manusia bisa buruk, tidak humanis, dan dapat menghancurkan manusia itu sendiri, ketika kekuasaan politik itu menyerah pada sebuah interese pribadi, golongan atau kelompok  di atas kepentingan umum. Ini yang disebut sebagai sisi lain dari ambivalensi kekuasaan manusia yang sering menyerang setiap kepemimpinan.
Kisah kediktatoran yang memakai demokrasi sebagai topeng untuk berkuasa secara semena-mena selalu menggincui setiap tambuk kekuasaan yang jatuh pada sisi gelap ambivalensi ini. Pemimpin yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan diharapkan untuk rakyat sepantantasnya memiliki  misi yang besar untuk mengatur jalannya roda pembangunan dan membawa rakyat menuju kesejahteraan. Misi ini sangat besar dan luhur.Di sisi lain, ini adalah sebuah tugas, tanggung jawab dalam satu perutusan yakni menabur benih keadilan untuk menuai kemakmuran bagi rakyat.
Dalam bingkai tujuan ini, kepemimpinan berarti sebuah pelayanan. Melayani di sini berarti melayani  keadilan  dan kesejahteraan negara tentunya.  Ini  sebuah motivasi yang melandasi identitas kepemimpinan untuk terus melihat berbagai kesempatan secara positif dan mampu menempatkan kekuasaan politik kepemimpinan dalam bingkai pelayanan yang efektif dan efisien. Upaya ini perlu diimbangi dengan mengintensifkan  kemampuan  memadukan rencana politik dan tanggung jawab etis. Sejalan dengan  suksesi kepemimpinan dari periode ke periode, harapan akan adanya sebuah perubahan wajah politik  selalu ada. 
Harapan-harapan itu  sudah selayaknya   menjadi  sebuah acuan yang sudah seyogyanya dipikirkan dan direfleksikan oleh pemimpin masyarakat. Perubahan dan pencerahan kehidupan politik dan kesadaran pola pikir masyarakat menjadi sebuah acuan.Salah satu schizofernia yang terus bersarang dan ikut menentukan karakteristik kepemimpinan adalah ketika para peimpin itu bertindak arogan. Arogansi ini  yang menghantarnya pada sebuah sikap ingin mengatur jalannya roda kepimpinan sesuai dengan keputusan pribadi dan golongannya.
Di sini proses peminggiran atas suara-suara alternatif yang kritis dan konstruktif akan secara sistematis diupayakan. Bentuk-bentuk kegagalan kepemimpinan yang nyata dalam berbagai bentuk kejahatan struktural seperti bentuk pemerintahan yang korup, nepotis dan kolusif, mengindikasikan ketiadaan karakter kolektif kepemimpinan.
Di sini, perekrutan politik terjadi tanpa prinsip meritokrasi dan sangat kental dengan pertimbangan mediokriti (mediocre). Kursi kekuasaan akan diisi oleh anak, adik, keponakan dan kerabat petinggi. Mereka akan menentukan nasib negara dan bangsa (J. Kristiadi, PAradoks Demokrasi Popularitas, Kompas, selasa 23 September 2008). Lebih parah lagi,  pemimpin tidak mau melibatkan pihak lain untuk mengambil sebuah keputusan dan mengontrol jalannya kepemimpinan itu. Pemimpin seperti itu akhirnya jatuh pada pengakuan bahwa dia adalah singel fighter (pejuang pembangunan tunggal) yang tidak pernah diharapkan secara politis.
Alois Killin mengingatkan  semua pemimpin masyarakat bahwa, ketika pemimpin tidak bisa secara bijak memahami ambivalensi-negatif  kekuasaan dalam dirinya, maka kemungkinan yang paling besar adalah bahwa sang pemimpin akan jatuh pada penggunaan kekuasaan secara salah (Machtmissbrauch ) sekarang dan juga dalam masa kepimpinannya ke depan.Di sini Undang-undang dan peraturan dalam tatanan politik  yang secara modern mulai ditulis Oliver Cromwell ( 1654 )  seolah-olah hanya sebuah permainan politik belaka. Dengan demikian pemimpinan akan jatuh dan menjadi setan yang menyurupi sum-sum dan nadi masyarakat. florespos.com