SUARA itu kembali bergaung dari bumi Sriwijaya, Palembang, 8 Februari 2010. Pesan dari tepian Sungai Musi. Dari acara tahunan insan pers bernama Konvensi Media Massa Nasional. Konvensi yang digelar sehari menjelang peringatan Hari Pers Nasional 2010 mengingatkan para pemimpin media massa nasional bahwa Anda hidup di negeri kaum papa. Negeri si miskin yang jumlahnya lebih dari 40 juta jiwa!

Pesan yang sama bagi insan pers Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sini mereka hidup di tengah hampir satu juta jiwa penduduk yang terkategori miskin (secara ekonomi). Maka tidak ada jalan lain. Menjadi tugas dan tanggung jawab pers, kapan dan di mana pun, untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di mana pers itu berkiprah.

Masyarakat sejahtera, pers ikut menikmati efeknya. Masyarakat miskin, pers turut terkapar dan merana hidupnya. Tugas pers di negeri ini sangat berat. Dia mesti mempertahankan hidup di tengah beragam kesulitan. Dia juga wajib mendorong tumbuhnya kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas.

Rekomendasi Konvensi Media Massa Nasional 2010 tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan hasil evaluasi Proyek Pengembangan Profesionalisme dan Manajemen Pers Daerah yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 2006.

Evaluasi LP3ES kala itu menyebutkan, perkembangan ekonomi tempat media massa berkiprah akan sangat menentukan peluang pertumbuhan pers di daerah bersangkutan. Di sisi lain, keberadaan pers dengan berbagai informasi yang disajikannya membuat masyarakat terangsang semakin maju. Keduanya bisa melahirkan spiral yang terus membesar dan saling dorong untuk berkembang.

Pesan dari Palembang itu sangat relevan dengan topik diskusi yang diselenggarakan LAP Timoris di Atambua hari ini. Diskusi yang bagi saya merupakan kesempatan berbagi tentang realitas yang dihadapi institusi dan pekerja pers di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pers di negeri kaum papa ini memposisikan dirinya, bagaimana dia melaksanakan fungsi dan peranannya demi kemajuan masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lainnya.

Sekilas Pers NTT

Nusa Tenggara Timur bukanlah yang terkecil dalam semesta pers nasional. Inilah wilayah yang sejak awal abad ke-20 dijuluki sebagai "gudang" jurnalis terkemuka Indonesia. NTT ikut memberi kontribusi bagi tumbuh kembangnya pers Indonesia. Putra-putri terbaik daerah ini umumnya bekerja pada hampir semua media massa nasional, baik media cetak maupun elektronik. Tidak sekadar pekerja biasa. Banyak di antara mereka bahkan menjadi pemimpin media. Menjadi tokoh penentu kebijakan di level tertinggi manajemen pers.

Namun, kabar gembira itu paradoks dengan kondisi di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak NTT menjadi bintang di mana-mana, tetapi tidak di kampung halaman mereka sendiri. Bahwa pers di beranda Flobamora sudah tumbuh, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun kehidupan pers lokal bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, mati pun tak mau.

Selama puluhan tahun masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur jauh dari akses media massa, baik cetak maupun elektronik. Sampai propinsi ini berusia 30 tahun media cetak terbitan lokal NTT berupa majalah bulanan dan mingguan dengan distribusi sangat terbatas. Satu-satunya media elektronik yang diandalkan hanyalah RRI, sementara tingkat kepemilikan pesawat radio pun sangat kecil jumlahnya.

"Booming" pers lokal di NTT baru terjadi awal tahun 1990-an dan mencapai puncaknya bersamaan dengan eforia Reformasi 1998. Lokal mesti dimengerti sebagai pers yang dibangun oleh dan untuk orang-orang lokal. Lokal dapat berarti satu kota, kabupaten, propinsi atau wilayah yang dihuni suatu kelompok masyarakat tertentu. Fungsinya pers lokal memenuhi kebutuhan masyarakat, entah kebutuhan akan pendidikan, informasi atau hiburan. Dan, yang terpenting untuk membangun dan mengembangkan jati diri masyarakat lokal yang kuat.

Dalam kurun waktu 1999-2003 tercatat 42 media cetak lokal terbit di berbagai wilayah NTT, terutama di Kupang, ibu kota propinsi ini. Angka ini tentu saja cukup fantastis mengingat Flobamora terkenal sebagai daerah yang minus dan sebaran penduduknya terpisah pada sejumlah pulau. Tapi seiring perjalanan waktu, perkembangan pers lokal NTT yang cukup fenomenal itu tidak bertahan lama. Satu per satu berguguran.

Dulu tercatat tujuh koran harian lokal yang terbit rutin di NTT. Sekarang (2010) tinggal empat koran harian yang terbit rutin. Dari puluhan majalah bulanan dan mingguan yang terbit dalam periode 1999-2003, kini jumlahnya tidak sampai separo lagi. Memang sudah tumbuh media baru seperti televisi lokal di beberapa daerah di NTT, termasuk di Kabupaten Belu dan TTU. Namun, jangkauan layanan dan jam tayangnya masih sangat terbatas. Hal yang sama juga melanda media massa cetak lokal yang jangkauannya baru sebatas ibu kota kabupaten, kecamatan atau desa dengan akses komunikasi dan transportasi memadai.

Kran kebebasan yang didobrak oleh Reformasi 1998 menggampangkan orang mendirikan institusi media. Sayang sekali, Reformasi ternyata tidak serta merta mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat NTT menjadi lebih baik. Hal tersebut ikut mempengaruhi keberlangsungan hidup pers lokal. Banyak media yang tidak mampu berkembang. Ada media cetak yang hanya terbit tujuh kali lalu mati. Coba mengganti nama serta pengelola, tapi nasibnya sama saja.

Fenomena ini bukan berarti tingkat kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap informasi menurun. Minat masyarakat terbilang tinggi, namun tidak ditopang daya beli yang kuat. Bagi mereka media massa tetap menempati dasar klasemen dalam urutan prioritas kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan makan minum sehari-hari saja sudah sulit, apalagi mau menyisihkan uang untuk beli koran atau majalah? Beli radio dan atau pesawat televisi keluaran terbaru, atau akses internet?

Kenal Potensi Daerah

Pers sebagai industri sangat bergantung pada besar kecilnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan sebuah media, di samping karena faktor manajemen juga berjalan seiring dengan laju perkembangan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari kenyataan ini, penerbitan pers lokal diharapkan mengetahui potensi perekonomian masyarakat tempat ia berkiprah untuk dipakai sebagai pedoman pengembangan media bersangkutan. Banyak cara bisa ditempuh terutama melalui survey atau riset pasar secara berkala. Di sinilah pengelola penerbitan pers lokal harus pandai memposisikan diri di tengah persaingan antarmedia yang semakin ketat, termasuk dalam merebut potensi iklan lokal yang sesungguhnya cukup besar.

Salah satu kekuatan utama pers lokal adalah lokasinya dekat dengan pembaca, pemirsa atau pendengar. Sebagai contoh, Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Timor Express sudah dibaca warga Kota Kupang pukul 06.00 pagi dan warga Kefamenanu dan Atambua sekitar pukul 10.00 atau 11.00. Sedangkan koran terbitan Jakarta dan Surabaya semisal Kompas, Media Indonesia atau Jawa Pos baru masuk Kupang di atas pukul 12.00. Keadaan ini membuat koran lokal leluasa menguasai pasar di NTT.

Dari sisi content (isi), media lokal NTT pun lebih menonjolkan berita-berita daerah yang tak mungkin dijangkau secara luas dan mendalam oleh media non lokal. Media massa di NTT didominasi media umum sekitar 85 persen. Faktor kedekatan, baik dari sisi psikografi maupun geografi, merupakan keunggulan pers lokal. Dengan menonjolkan berita lokal, maka berita daerah menjadi sajian unggulan sekaligus membentuk keakraban yang lebih solid antara pengelola media dan masyarakat yang dilayani. Harga yang terjangkau juga merupakan kekuatan pers daerah.

Tetapi di sisi lain koran-koran daerah -- terutama di kawasan Indonesia Timur -- dihadapkan pada masalah suplai kertas, plat dan tinta dari Pulau Jawa sehingga kerap menimbulkan krisis penerbitan. Kendala ini bisa diatasi dengan pengaturan persediaan kertas dan pengiriman diatur secermat mungkin. Demikian pula dengan media elektronik. Manajemen sering dihadapkan pada kendala sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia (SDM) yang harus mereka atasi sendiri dengan cerdas dan bijaksana.

Mengenai manajemen, banyak ditentukan latar belakang kepemilikannya. Institusi pers lokal yang tidak menjadi bagian dari jaringan media besar biasanya belum punya pola manajemen baku. Umumnya menganut manajemen keluarga. Sedangkan media yang bergabung dengan jaringan media besar biasanya meniru manajemen induknya.

Sumber Referensi

Di tengah sejumlah kelemahan dan ancaman persaingan antarmedia, pers lokal berpeluang untuk maju. Dia akan maju bersama masyarakatnya. Tentu menjadi tugas pers untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat. Pers mesti menunjukkan kekuatan daerah yang belum terjamah.

Tugas pers memberi pencerahan setiap waktu agar muncul kesadaran bahwa daerah memiliki potensi ekonomi yang kalau dikelola secara benar akan berdampak pada kesejahteraan. Pada titik ini pers tidak sekadar mengungkap masalah, tetapi menjelaskan duduk perkara serta menawarkan jalan keluar. Fungsi pers mengontrol kebijakan pembangunan ekonomi yang keliru atau menyimpang. Tapi pers juga berkewajiban menunjukkan arah yang semestinya. Prinsip yang dijunjung adalah menyiarkan informasi yang berimbang.

Sesuai sifatnya sebagai media massa lokal, keberadaan institusi pers di NTT sesungguhnya sangat membantu proses pertumbuhan sosial ekonomi daerah, sebab materi pemberitaan lebih banyak mengeksploitasi potensi, maupun keunggulan kompetitif dan komparatif daerah untuk dijadikan produk informasi bagi para pengambil kebijakan pembangunan.

Sumber informasi media dapat menjadi referensi para pelaku ekonomi serta elemen masyarakat lainnya di daerah ini untuk membangun jaringan bisnis. Mereka pun dapat memanfaatkan jasa media massa dalam mempromosikan segala potensi yang dimiliki kepada segmen pasar untuk menarik minat investasi, baik secara material maupun imaterial. Media tentu diuntungkan bila para pelaku ekonomi memanfaatkan jasanya. Demikian pula sebaliknya. Syaratnya adalah kondisi sosial ekonomi dan politik yang kondusif bagi pertumbuhan media massa lokal.

Mengenai bagaimana cara memanfaatkan jasa media massa bagi promosi potensi sosial ekonomi masyarakat bukan hal yang terlalu sulit, sebab keberadaan setiap media massa, tentunya berkepentingan untuk menyajikan setiap informasi demi keberlangsungan eksistensinya. Tetapi sebagai pengguna jasa media, masyarakat perlu mencermati dan memahami sifat dan ruang lingkup peredaran sebuah media agar terdapat kesesuaian dengan bidang pemberitaan media bersangkutan.

Selektif Memilih Media

Kendati pers lokal memiliki kekuatan sebagai salah satu lokomotif ekonomi daerah, namun sangat disarankan agar pelaku ekonomi dan segenap elemen masyarakat selektif dalam memilih media. Sikap kritis jangan sampai sirna! Hal ini terkait erat dengan tendensi sebagian media lokal yang belum berfungsi optimal karena terjebak pragmatisme atas nama kepentingan bisnis (survive).

Kebebasan pers yang turut menandai perubahan politik pasca-Orde Baru tidak serta merta diikuti kehadiran pers lokal yang berdedikasi penuh bagi peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Tendensi itu ikut menyambung siklus distorsi politik lokal yang juga melibatkan pilar-pilar demokrasi lain, seperti DPRD, kepala daerah, pejabat birokrasi dan partai politik. Masuk akal bila publik masih pesimis dengan realisasi kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) maupun demokratisasi lokal karena belum meningkatkan mutu pelayanan publik dan terutama taraf kehidupan mereka.

Kendatipun masyarakat politik kita tak bisa lagi menafikan eksistensi media, namun masyarakat mesti memahami realitas media yang berkembang. Media berfaedah bagi rakyat kalau menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan baik. Pers juga bisa menjadi salah satu sarana artikulasi kepentingan publik. Sebaliknya, jika pers membebek tanpa reserve atau diam kepada kuasa politik dan kuasa modal yang hegemonik, pers sejatinya sudah mengingkari amanat rakyat. Masyarakat perlu memilih untuk kemudian memilih media mana yang bekerja sesuai idealisme pers.

Lewat pers, publik mutlak diberi ruang seluas mungkin guna menyalurkan aspirasinya. Publik berhak atas informasi yang benar dan berimbang dari media massa, misalnya terkait kinerja pejabat pemerintahan maupun institusi publik lainnya. Pers menggali dan menginformasikan kepada masyarakat ikhwal kinerja institusi/pejabat publik maupun rekam jejak calon pejabat publik, seperti calon kepala daerah dan anggota legislatif. Informasi yang disajikan media menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pejabat maupun calon pejabat publik.

Jika dicermati sebagian institusi pers lokal berpotensi menghamba kuasa politik sekaligus kuasa modal. Artinya tirani modal tidak hanya menghegemoni lembaga-lembaga formal demokrasi seperti parlemen dan partai politik, tetapi juga elemen masyarakat sipil seperti media massa. Media didirikan sekadar untuk kepentingan kekuasaan atau pemilik modal semata. Pragmatisme media membuat elemen masyarakat sipil lain menjadi lemah. Media “pragmatis” tidak mungkin aktif menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan publik. Mereka lebih mengutamakan suara kalangan pragmatis dan oportunis, khususnya politisi dan kuasa modal.

Dalam negara yang sedang transisi seperti Indonesia, sinergi media, kelompok intelektual dan elemen masyarakat sipil lainnya amat dibutuhkan guna mendorong demokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada rakyat. Media massa dan kelompok intelektual harus mengambil peran sebagai suluh bagi masyarakat yang sebagian besar belum melek informasi. *