Sekolah Demokrasi Lembata adalah sebuah bentuk pendidikan non formal dalam bidang politik. Lahirnya Sekolah Demokrasi ini membutuhkan sebuah proses yang panjang.
Awalnya ada tujuh partai politik di Belanda yang bergabung dalam satu wadah dengan nama NIMD (Netherlands Institute For Multyparty Democracy). Lembaga ini mengemban tujuan mulia yakni  memberikan dukungan bagi pengembangan demokrasi di negara-negara yang masih muda demokrasinya. Mereka mencatat ada 17 negara, termasuk Indonesia, yang perlu mendapat dukungan tersebut.
Tahun 2004 mereka memutuskan untuk mengembangkan kegiatan di Indonesia. Untuk maksud itu mereka menjajaki kerjsama dengan sejumlah intektual yang kemudian menghimpun diri dalam wadah KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi).
KID inilah  yang menjajaki dan mendorong pelaksanaan program yang bertujuan memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat dengan  penekanan pada transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Sejak 2006, program yang dikemas dalam bentuk Sekolah Demokrasi ini dikembangkan di lima kabupaten yakni Kabupaten Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Jeneponto (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Malang (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), dan Kabupaten Lembata (Provinsi NTT).
Hadirnya Sekolah Demokrasi di Lembata pada tahun 2006 ini merupakan kerjasama KID dengan Lembaga Advokasi dan Penelitian (LAP) Timoris yang dipimpin Bapak Hipolitus Mawar. Tahun 2009 ini merupakan tahun ke empat dan tahun terakhir.
Kehadiran Sekolah Demokrasi di Lembata nampaknya tidak sia-sia. Masyarakat sangat antusias menerimanya. Ini terbukti dengan banyaknya calon peserta yang mendaftarkan diri sejak angkatan pertama hingga angkatan ke empat.
Walaupun banyak calon peserta yang mendaftarkan diri ingin bergabung di Sekolah Demokrasi, namun peserta yang diterima sangat terbatas. Ini pun dilalui dengan sebuah mekanisme seleksi yang ketat sesuai dengan aturan lembaga. Karena keterbatasan ini maka pada tahun pertama hanya diterima 35 peserta, tahun kedua 40 peserta, tahun ketiga 40 peserta dan tahun keempat 30 peserta.
Sehubungan dengan tujuannya untuk  mentransfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai berdemokrasi, maka sekolah demokrasi memiliki kurikulum yang disusun sesuai dengan kondisi riil kebutuhan masyarakat dalam bentuk modul-modul. Ada 4 modul lokal dan 6 modul nasional.
Tenaga pengajar atau narasumbernya dan fasilitator, semuanya rata-rata bergelar doctor, magister, atau yang memiliki pengetahuan khusus pada bidangnya, baik itu dari Jakarta maupun tenaga lokal NTT.
Selain kegiatan dalam kelas ada juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk membentuk watak, pemahaman dan ketrampilan. Ada pertemuan kampung, kunjungan kampung, melakukan seminar publik atau ikut terlibat dalam wawancara di Radio Demos.
Memang tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh Sekolah Demokrasi hingga saat ini. Banyak alumni yang sudah merasakan manfaat sekolah ini. Minimal cara pandang mereka terhadap peri kehidupan politik telah berubah.
Sekedar bukti, saat ini telah lahir pemimpin-pemimpin lokal dari kalangan alumni seperti kepala desa, ketua atau anggota BPD, pemimpin Ormas bahkan ada juga yang menjadi pimpinan partai politik. Malah pada Pemilu Legislatif 2009, tercatat sebanyak 22 alumni yang menjadi calon anggota legislatif kabupaten Lembata.
Bukan hal yang mustahil pula jika pada Pilkada Lembata tahun 2011 mendatang ada alumni Sekolah Demokrasi memberanikan diri maju sebagai calon pemimpin untuk menggantikan Bupati Andreas Duli Manuk.
Bangkit Demos….Majukan Demokrasi Lembata. (*)